Makalah : Metode Penelitian Sosial ( MPS ) Dana BOS

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakan Masalah

Dana BOS termasuk BOS BUKU, DANA PENDIDIKAN DAN Dana Pendamping membantu pendanaan pendidikan sehingga masyarakat luas mendapat kesempatan belajar minimal sampai pada Tingkat SLTP atau MTs. Hal ini sesuai dengan Program Wajar Diksar 9 Tahun Gratis dan Bermutu dengan didukung oleh pendanaan pendidikan melalui APBN maupun APBD. Kedepan Bangsa Indonesia paling rendah berpendidikan SLTP/ MTs atau berpendidikan sederajat lainnya sehingga dapat mengantisipasi setiap perkembangan global yang semakin kompetitif.

Apakah terdapat pengaruh Dana BOS terhadap kesempatan belajar masyarakat di Kelurahan Pandu Kec. Bunaken ? Analisis dilakukan secara induktif, kesimpulannya bahwa Dana BOS berpengaruh terhadap kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Dana BOS membantu pendanaan pendidikan yang selama ini menjadi beban cukup berat bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu lainnya.

Agar dana BOS selain untuk pendanaan Biaya Operasional Sekolah perlu ditingkatkan angka nominal rupiahnya untuk membantu biaya hidup dan/ atau biaya kebutuhan lainnya misal bantuan biaya sandang, pangan, pemondokan, transport, buku tulis, alat-alat tulis, uang saku dan sebagainya, termasuk biaya persiapan melanjutkan studi ke SLTA, dan bekal persiapan dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu agar para guru dan SDM lain yang mendapat tugas mengelola program tersebut tidak terbebani dengan anggaran yang cukup ketat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul “ Dampak Kebijakan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Miskin ( Suatu Studi Di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado)”.

B.     Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di jabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  :

Apakah ada hubungan antara kebijakan kompensasi pengurangan subsidi BBM program bantuan operasioanl sekolah (BOS) dengan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin ?

C.    Tujuan Penulisan

Adapun penulisan penelitian ini adalah :

a.            Untuk melihat apakah ada hubungan antara kebijakan komprnsasi BBM Program Bantuan Operasional Sekolah dengan taraf hidup masyarakat miskin.

b.           Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kebijakan komprnsasi BBM Program Bantuan Operasional Sekolah dengan taraf hidup masyarakat miskin.

D.    Manfaat Penulisan

a.              Sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat mauopun daerah dalam perencanaan program-program pendidikan untuk masyarakat miskin dan menengah kebawah.

b.             Sebaagai kegunaan pribadi berupa pengalaman dan latihan dalam mempelajari  segi-segi kehidupan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.    Implementasi Kebijakan BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. 

Dasar Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

      2.  Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara.

5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan   Pertanggungjawaban

7.      Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

8.  Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

10.  . Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

11.   Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Pokok dari kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berisi tentang:

A. Jenis Biaya Pendidikan

B. Madrasah Penerima BOS

C. Program BOS dan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Yang Bermutu

D. Kriteria Siswa Miskin Yang Dibebaskan Dari Biaya Pendidikan

E. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

F. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali PesertaDidik

Kebijakan Mengenai BOS ini memang sejalan dengan tujuan pendidikan, akan tetapi mengakibatkan disfungsi orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua menjadi cenderung lepas tangan terhadap perkembangan putra putrinya.

Hal ini saya utarakan sesuai dengan pendapat saya yang merasakan dampak dari program bos ini. Selain itu, menjadi tambahan beban bagi guru dalam hal administrasi dan pelaporan.Selain itu, keterlambatan pencairan dana, menyebabkan guru harus memutar otak untuk mencari dana talang operasional.

Dengan demikian bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SMP/MTs/yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak dalam penuntasan Wajib Belajar akan menerima BOS lebih besar. 

B.     Taraf Hidup Masyarakat

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indicator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom),  dan (4) jati diri (Identity)

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :

1)    Tingkat pendapatan keluarga;

2)    Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;

3)    Tingkat pendidikan keluarga;

4)    Tingkat kesehatan keluarga, dan;

5)    Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1)    Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya;

2)    Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;

3)    Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;

4)    Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (social status)

Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin  besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk  makanan dari pada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga,  semakin kecil  pula  bagian  pendapatan  untuk kebutuhan  makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Dalam  memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) social ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004).

C.     Pengaruh Antara Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Taraf Hidup Masyarakat

  Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan kualitas pendidikan serta tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan dan orang miskin memang tidak ada biaya untuk pendidikan dikarenakan lebih mengutamakan biaya untuk makan.

 Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di tarik satu kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang cukup erat antara implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Pandu Kec. Bunaken Kota Manado.

D.    Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus di uji kembali secara empiris. (Sumadi Suryabrata, 1983 : 75)

Sehubungan dengan itu dan bertitik tolak darin uraian-uraian di atas, maka di tarik suatu hipotesis penelitian sebagai berikur :

“Apabila kebijakan kompensasi pengurangan subsidi BBM program bantuan operasional sekolah dilaksanakan secara intensif, maka dapat mempengaruhi tingkat taraf hidup masyarakat miskin”

Akan tetapi sejauh mana kebenarannya dari hipotesis di atas, itulah yang nantinya akan dibuktikan lewat penelitian selanjutnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A.    Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional

1.      Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang di teliti, yaitu :

a.       Varibel Implementasi Kebijakan BOS sebagai vaiabel independen atau variabel pengaruh dengan simbol X.

b.      Variabel Taraf Hidup Masyarakat sebagai variabel dependen atau variabel terpengaruh dengan simbol Y.

2.      Definisi Operasional

Definisi operasional dari kedua variabel adalah :

a.       Implementasi kebijakan BOS merupakan pelaksanaan program bantuan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin untuk meningktkan taraf pendidikan sebagai bagian dari peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

b.      Taraf Hidup Masyarakat merupakan tingkat tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat yang di ukur dari tingkat ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

B.     Populasi dan Sampel.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat yang ada di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Dan besarnya sampel yang berjumlah 30 warga yang di ambil dalam 1  lingkungan dari 8 lingkungan yang ada di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken

C.     Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh data berupa Questioner (Daftar Pertanyaan) yang disusun secara berstruktur yang sifatnya terbuka untuk di edarkan pada setiap masyarakat yang di jadikan sampel.

Dalam mengumpulkan data melalui quetioner ini, maka untuk setiap variabel di ajukan 10 dan 8 pertanyaan yang sudah di tentukan dalam definisi operasional (sehingga jumlah seluruhnya 18 pertanyaan untuk variabel X dan Y ) dan tiap pertanyaan disediakan 5 option.

D.    Teknik dan Analisis Data

Untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang diajukan, maka akan dipergunakan teknik-teknik analisa data sebagai berikut :

1.      Analisis data menggunakan tabel dan memakai Teknik Deskriptif Presentase

P =

P = Persentase

F = Frekuensi

N = banyaknya individu

2.      Menggunakan skoring data dengan skala likert dari responden, yaitu dimana makin baik dan positif jawabannya maka diberikan nilai paling tinggi.

3.      Dalam menganalisis data ini di gunakan Teknik Analisa Chi-Square (Kai Kuadrat)

Rumus Chi-Square     

Yaitu,    : chi-kuadrat

             Fo  : frekuensi observasi

             Fh  : frekuensi harapan/hipotesis.

Untuk menguji hipotesis hubungan variabel independen (kategorik) dengan
variabel dependen (kategorik) menggunakan uji Chi Square. Proses pengujian Chi
Square adalah membandingkan frekuensi yang terjadi (observasi) dengan frekuensi harapan (ekspektasi). Bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna (signifikan). Sebaliknya bila nilai frekuensi harapan berbeda, maka dikatakan ada perbedaan yang bermakna.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.       Hasil Analisi Data

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui/membuktikan apakah terdapat hubungan antara Implementasi Kebijakan BOS dan Taraf Hidup.

Sehubungan dengan itu, bab ini akan mengungkapkan hasil analisa data dengan menggunakan teknik-teknik, rumus statistik dan alat bantu dalam menghitungnya.

Dalam menganalisis data ini diterapkan 2 jenis analisa yaitu, Teknik Analisis Persentase dan Teknik Analisis Chi Square.

Tabel 1. Daftar Raw Score

No	X	Y		No	X	Y		No	X	Y
1	30	14		11	42	26		21	32	19
2	29	27		12	43	24		22	31	11
3	24	26		13	37	25		23	36	11
4	33	29		14	28	18		24	33	12
5	30	24		15	39	24		25	32	16
6	20	16		16	27	20		26	22	15
7	26	27		17	32	21		27	34	16
8	17	15		18	34	13		28	24	21
9	39	27		19	26	19		29	39	25
10	34	24		20	26	15		30	33	16

(ket : X Variabel Implementasi kebijakan BOS, Y Variabel Taraf Hidup)

1.      Analisis Persentase

a.       Variabel Implementasi Kebijakan BOS (X)

Ø  Score Tertinggi = 43

Ø  Score Terendah = 17

Ø  R : 43-17 =  26

Penilaian variabel ditetapkan 3 kategori (Tinggi, Sedang, Rendah). Rentang score (Panjang Kelas Interval) dihitung 26 : 3 =8,66 dibulatkan menjadi 9.

Maka interval kelas untuk setiap kategori yaitu :

Tinggi : 43 s/d 35

Sedang : 34 s/d 26

Rendah : 25 s/d 17

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Tanggapan Terhadap Implementasi Kebijakan BOS (X)

Implementasi Kebijakan BOS	f	%
Tinggi ( 35 – 43 )	7	23,33
Sedang ( 26 – 34 )	18	60
Rendah ( 17 – 25 )	5	16,67
Jumlah	30	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa 7 orang atau 23,33% dari 30 orang responden yang di wawancarai bahwa program BOS berada pada katagori “Tinggi”, kemudian 18 orang atau 60% mengatakan berada pada kategori “Sedang”, dan sisanya 5 orangh atau 16,67% menyatakan masih pada kategori “Rendah”.

b.      Variabel Taraf Hidup

Ø  Score Tertinggi : 29

Ø  Score Terendah : 11

Ø  R : 29 – 11 = 18

Penilaian variabel ditetapkan 3 kategori (Tinggi, Sedang, Rendah). Rentang score (Panjang Kelas Interval) dihitung 18 : 3 = 6

Maka interval kelas untuk setiap kategori yaitu :

Tinggi : 29 – 24

Sedang : 23 – 18

Rendah : 17 – 11

Tabel 3. Distribusi Responden menurut tanggapan tentang taraf hidup (Y)

Taraf Hidup	f	%
Tinggi ( 24 – 29 )	12	40
Sedang (  18 - 23 )	6	20
Rendah ( 11 - 17 )	12	40
Jumlah	30	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa 12 orang atau 40% dari 30 orang responden yang di wawancarai bahwa variabel taraf hidup keluarga berada pada taraf yang “Tinggi”, kemudian 6 orang atau 20% mengatakan berada pada kategori “Sedang”, dan sisanya 12 orangh atau 40% menyatakan masih pada kategori “Rendah”.

2.      Analisis Chi Square

Sebelum menlakukan analisis chi squarer, maka terlebih dahulu  perlu dilakukan tabulasi data secara silang antara data frekuensi observasi (fo) tentang variable X dengan data frekuensi observasi variable Y. Dari hasil tabulasi silang data observasi tersebut kemudian dihitung data frekuensi harapan / hipotesis (fh).

Tabel 4. Analisis tabulasi silang hubungan antara implementasi kebijakan bos (x) dengan taraf hidup (y)

Implementasi Kebijakan BOS		Taraf Hidup
		Tinggi	Sedang	Rendah	Jumlah
Tinggi	Fo	5 (71,43 %)	0 (0,00 %)	2 (28,57 %)	7
	Fh	2,8	1,4	2,8
Sedang	Fo	5 (27,78 %)	5 (27,78 %)	8 (44,44 %)	18
	Fh	7,2	3,6	7,2
Rendah	Fo	1 (20 %)	1 (20 %)	3 (60 %)	5
	Fh	2	1	2
Jumlah		12	6	12	30

Hasil analisa data tabulasi silang pada tabel 4 antara lain sebagai berikut :

1)      Dari 7 orang responden yang menilai bahwa variable implementasi kebijakan BOS berada pada kategori tinggi ada 5 orang atau 71,43% dari mereka yang menyatakan taraf hidup berada pada kategori tinggi, kemudian tidak ada satupun atau 0,00% dari mereka yang menyatakan taraf hidup keluarga berada pada kategori sedang, dan sisanya 2 orang atau 28,57% berada pada kategori rendah.

2)      Dari 18 orang responden yang menyatakan bahwa variable implementasi kebijakan BOS berada pada kategori sedang ada 5 orang atau 27,78% dari mereka yang menyatakan taraf hidup berada pada kategori tinggi, kemudian 5 orang atau 27,78% taraf hidup keluarga berada pada kategori sedang, dan sisanya 8 orang atau 44,44% berada pada kategori rendah.

3)      Dari 5 orang responden yang menilai bahwa variable implementasi kebijakan BOS berada pada kategori rendah ada 1 orang atau 20% dari mereka yang menyatakan taraf hidup berada pada kategori tinggi, kemudian 1 orang lagi atau 20% taraf hidup keluarga berada pada kategori sedang, dan sisanya 3 orang atau 60% berada pada kategori rendah.

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variable implementasi kebijakan BOS (X) dengan variable taraf hidup (Y) tersebut akan ditunjukan oleh hasil analisis chi square yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Tabel Kerja Analisis Chi Square

No	fo	fh	fo - fh		/fh
1 2 3 4 5 6 7 8 9	5 0 2 5 5 8 1 1 3	2,8 1,4 2,8 7,2 3,6 7,2 2 1 2	2,2 -1,4 -0,8 -2,2 1,4 0,8 -1 0 1	4,84 1,96 0,64 4,48 1,96 0,64 1 0 1	1,73 1,4 0,23 0,67 0,54 0,09 0,5 0 0,5
∑	30	30	0	-

B.       Pembahasan Hasil Analisis Data

Hasil analisis di tabel 5 di atas didapati nilai chi square hitung sebesar 5,66. Kemudian apabila nilai chi square ini di bandingkan dengan nilai chi square pada tabel kritik untuk taraf signifikansi 0,05 dan pada Derajat Bebas (3-1)(3-1) = 4, ditemukan bahwa chi square hitung sebesar 5,66 lebih besar dari chi square pada tabel kritik yaitu 5,38527.

Dengan melihat nilai chi square hitung 5,66 yang  lebih besar dibandingkan dengan nilai chi-kuadrat table kritik 5,38527 pada taraf signifikansi 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa Tidak Ada Hubungan antara Program Implementasi Kebijakan BOS dengan Taraf Hidup di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado.

BAB V

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Ø  Dengan diadakannya Program pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih sangat rendah. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa masih banyaak sekolah yang membutuhkan dana BOS itu untuk merenovasi dan memperbaik sarana dan prasarana sekolah agar bisa menunjang pendidikan dan prestasi siswa yang lebih baik lagi.

Ø  Dari segi tingkat taraf hidup masyarakat di Pandu kecamatan Bunaken masih tergolong sedang atau menengah kebawah dan masih perlu banyak pengawasan dari pemerintah yang terkait.

B.  Saran

Ø  Disadari betapa pentingnya pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga harus buat lebih baik dan efisien lagi terhadap Bantuan pemerintah terlebih khususnya bantuan pendidikan. Agar supaya seluruh masyarakat  dari yang kaya hingga yang miskin bisa mendapati dan menikmati pendidikan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000)

Nasikun, Dr. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. PT. Tiara Wacana.Yogyakarta.

Bintarto. 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta

Peraturan Menteri Nomor: PER.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran.

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Depdiknas dan Depag. 2006. Buku pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah